PB Permata memberikan atensi khusus atas kasus tewasnya pemilik hajatan di Kabupaten Purwakarta baru-baru ini.
Peristiwa ini dinilai mencerminkan masih maraknya praktik premanisme yang meresahkan keamanan masyarakat di wilayah tersebut.
PB Permata menegaskan kejadian ini merupakan gambaran nyata lemahnya perlindungan masyarakat dari praktik intimidasi.
Ketua Bidang Eksternal PB Permata, Repaldi Teja Supangat, menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa.
Ia menilai dugaan permintaan jatah oleh oknum preman harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Repaldi menyebut tindakan kekerasan yang berujung maut tersebut telah melukai rasa aman warga Purwakarta.
“Tidak boleh ada ruang bagi premanisme di tengah masyarakat,” ujar Repaldi Minggu, (12/4/2026).
Ia menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi yang menimbulkan korban jiwa harus mendapatkan tindakan hukum tegas.
Kritik Kebijakan: Fokus pada Akar Masalah
PB Permata menyoroti pentingnya pengambilan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran pasca insiden berdarah tersebut.
Repaldi menilai fokus utama seharusnya bukan hanya pada pengetatan perizinan kegiatan keramaian di desa.
Menurutnya, pemberantasan praktik premanisme dan pungutan liar merupakan akar masalah yang harus segera dituntaskan.
Kebijakan yang hanya menyasar aspek administrasi dianggap tidak menyentuh substansi perlindungan keamanan bagi warga.
Ia mengingatkan bahwa praktik intimidasi premanisme dapat terus berulang jika tidak ditangani secara serius.
Rasa takut di tengah masyarakat akan terus tumbuh jika ruang bagi preman tidak dipersempit.
Oleh karena itu, PB Permata mendorong aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus pengeroyokan tersebut.
Memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya menjadi kewajiban mutlak yang harus segera dipenuhi aparat.
Momentum Pemberantasan Premanisme Purwakarta
PB Permata berharap kejadian ini menjadi momentum besar bagi semua pihak untuk memperkuat komitmen keamanan.
Lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari intimidasi merupakan dambaan setiap warga negara saat ini.
Repaldi menyatakan bahwa setiap penyelenggara acara berhak mendapatkan perlindungan penuh dari gangguan oknum tidak bertanggung jawab.
Praktik pungutan liar berkedok jatah keamanan harus dihilangkan hingga ke akar-akarnya di seluruh wilayah.
PB Permata mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berani melaporkan segala bentuk intimidasi yang dialami warga.
Negara tidak boleh kalah oleh kekuatan kelompok preman yang merasa kebal terhadap aturan hukum positif.
Penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan publik di Purwakarta.
Tragedi di Desa Kertamukti diharapkan menjadi kasus terakhir yang merenggut nyawa warga akibat ulah preman.
Desakan Penuntasan Kasus Hukum
Repaldi Teja Supangat meminta agar proses hukum berjalan transparan dan menyentuh seluruh aktor yang terlibat.
Masyarakat Purwakarta disebutnya sedang menunggu aksi nyata kepolisian dalam memberantas sarang-sarang premanisme yang ada.
“Ini harus ditindak tegas,” tandas Repaldi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak kriminal serupa.
PB Permata akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga para pelaku mendapatkan vonis yang seadil-adilnya.
Keadilan bagi almarhum Dadang merupakan simbol kemenangan hukum atas praktik jalanan yang bersifat anarkis.
Komitmen keamanan daerah harus diwujudkan melalui aksi lapangan yang preventif dan penindakan yang konsisten.
Sinergi antara tokoh pemuda dan penegak hukum diharapkan mampu menciptakan suasana kamtibmas yang jauh lebih kondusif.
Purwakarta harus kembali menjadi kota yang ramah tanpa bayang-bayang pemalakan oleh kelompok preman tertentu.*
Tinggalkan Balasan