Kritik terbuka yang dilontarkan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga atau yang akrab disapa Bro Ron, terhadap kebijakan Bupati Purwakarta memunculkan pertanyaan besar di ruang publik. Apakah sikap ini sekadar ekspresi individual, ataukah bagian dari pola komunikasi politik yang lebih luas di lingkar kekuasaan daerah?
Dalam video yang viral di media sosial, Bro Ron menilai respons Pemerintah Kabupaten Purwakarta terhadap kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang warga dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan yang diambil justru lebih menitikberatkan pada pembatasan kegiatan masyarakat, padahal seharusnya fokus utama adalah perlindungan warga dari tindakan kriminal.
“Kok jadi keramaian yang diurus? Seharusnya bupati melindungi warganya dari tindakan kriminal seperti ini,” ujar Bro Ron dalam video tersebut.
Ia juga menyoroti rencana pengetatan perizinan kegiatan masyarakat yang dinilai berpotensi menambah beban ekonomi warga, bahkan dikhawatirkan membuka celah bagi praktik pungutan liar. Sementara itu, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, sebelumnya mengambil langkah kebijakan dengan mendorong pengaturan lebih ketat sebagai upaya pencegahan dan menjaga keamanan.
Dinamika ini menjadi semakin menarik untuk dicermati mengingat posisi politik yang ada. Diketahui bahwa Wakil Bupati Purwakarta saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD PSI Jawa Barat. Kondisi ini membuat kritik yang datang dari kader partai tersebut menjadi sorotan tajam.
Menurut Rizky Widya Tama, aktivis Analitika Purwakarta, publik wajar mempertanyakan latar belakang di balik kritik tersebut. “Ketika kritik muncul dari internal partai yang juga berada dalam lingkar kekuasaan, publik wajar bertanya: ini murni sikap personal atau ada pola tertentu,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Rizky menilai, dalam politik lokal, komunikasi internal partai menjadi faktor kunci untuk menjaga konsistensi sikap di hadapan publik. Jika kritik seperti ini terjadi berulang atau tidak segera diklarifikasi, maka akan muncul persepsi adanya ketidaksinkronan atau bahkan pola komunikasi yang tidak terkoordinasi di antara elit politik.
“Yang perlu dijaga adalah transparansi sikap dan kejelasan posisi. Tanpa itu, ruang tafsir publik akan melebar dan bisa memicu spekulasi yang berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap stabilitas politik dan arah kebijakan pemerintah daerah,” tambahnya.
Meski kasus pengeroyokan tersebut telah ditangani aparat kepolisian dan para pelaku telah diamankan, namun dinamika politik yang menyertai respons kebijakan kini justru menjadi perhatian utama masyarakat Purwakarta. Pertanyaan besar kini bergelayut: apakah ini sekadar kebetulan, atau pertanda adanya gesekan yang lebih dalam di balik layar kekuasaan?
Tinggalkan Balasan