Menjelang agenda besar Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, suara dari lini masa kader mulai terdengar jelas. Mereka mendorong jajaran pengurus DPD untuk segera memulai pembahasan terkait pembentukan kepanitiaan, guna memastikan acara berjalan tertib dan lancar tanpa kendala di kemudian hari.
Salah satu Kader Senior Partai Golkar, Richad Sompi, menegaskan bahwa hingga saat ini pembahasan mengenai teknis pelaksanaan maupun susunan panitia belum terlihat. Padahal, persiapan sejak dini dinilai sangat krusial agar organisasi tidak terburu-buru saat surat tugas resmi dari tingkat provinsi turun nanti.
“Sampai saat ini belum ada, jangankan pembentukan panitia Musda, sekadar pembicaraan atau pembahasan ke arah sana juga belum ada,” ujar Bang Sompi kepada awak media, belum lama ini.
Menurutnya, kesiapan draf dan rencana kerja harus sudah dipikirkan bersama sejak jauh hari. “Kalau saat ini sudah dibicarakan atau dibahas, setidaknya nanti kita tidak kerepotan dan sudah punya draf susunan kepanitiaan. Jangan sampai surat perintah turun waktunya mepet, sementara kita belum siap,” tambah Sompi.
Di sisi lain, jajaran DPD Golkar Purwakarta melalui Wakil Ketua I, Elan Sofyan, tampak mulai bergerak cepat melakukan konsolidasi organisasi secara menyeluruh. Langkah ini mencakup evaluasi terhadap Pimpinan Kecamatan (PK) yang masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT), hingga penataan administrasi guna menyambut Musda dengan kondisi organisasi yang prima.
“Musda bukan hanya agenda pergantian kepemimpinan, tetapi momentum penataan organisasi secara menyeluruh. Karena itu, seluruh struktur harus dalam kondisi definitif dan tertib administrasi,” kata Kang Haji Selan, melalui pernyataan tertulisnya, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, berdasarkan data internal, dari total 17 PK yang ada, tercatat masih ada 6 PK yang berstatus PLT. Dari jumlah tersebut, Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) merekomendasikan 3 nama untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.
Rekomendasi evaluasi ditujukan kepada PLT PK Darangdan yang merangkap jabatan sebagai Ketua KPPG, serta PLT PK Bungursari yang juga menjabat sebagai Ketua SOKSI. Pemisahan fungsi ini dinilai penting untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga efektivitas kerja organisasi. Sementara sisanya dievaluasi terkait kinerja dan kelengkapan administrasi.
Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Purwakarta ini menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk sanksi, melainkan upaya penertiban demi kemaslahatan partai.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh struktur berjalan sesuai aturan organisasi. Tidak boleh ada rangkap jabatan yang berpotensi melemahkan kinerja. Evaluasi ini justru untuk memperkuat, bukan melemahkan,” tegasnya.
Selain struktur kecamatan, seluruh Ormas Pendiri, Ormas yang didirikan, serta organisasi sayap partai juga diwajibkan segera melengkapi dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan demi tertib administrasi.
“Musda harus menjadi ajang memperkuat barisan. Tidak ada ruang bagi kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ada adalah kepentingan besar Partai Golkar. Kami berkomitmen menjadikan momen ini sebagai titik balik kekuatan yang solid, profesional, dan disiplin,” demikian Elan Sofyan.*
Tinggalkan Balasan