Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkap anomali pada realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Purwakarta per Minggu, 19 April 2026. Sebanyak 80 paket pengadaan tercatat tanpa mencantumkan nama penyedia atau vendor dalam sistem pelaporan.
Total nilai puluhan paket anonim tersebut mencapai Rp1,5 miliar. Meski kolom identitas perusahaan masih kosong, mayoritas paket telah berstatus selesai dan anggarannya telah dikucurkan kepada pihak penerima yang tidak terpublikasi.
Ketidakteraturan administratif ini ditemukan di sejumlah instansi strategis, termasuk Sekretariat DPRD Purwakarta. Tercatat paket jasa kebersihan senilai Rp251,9 juta dan tenaga keamanan Rp120,6 juta telah tuntas tanpa mencantumkan identitas penyedia jasa.
Di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, proyek konsultansi SPAM senilai Rp399,9 juta juga tidak mencantumkan pemenang kontrak secara jelas. Kondisi serupa terjadi pada Dinas PUTR terkait proyek DED Persimpangan Ateng Sarton senilai Rp296,5 juta.
Dinas Lingkungan Hidup turut mencatatkan paket perencanaan TPA Cikolotok senilai Rp224,9 juta tanpa identitas vendor penyusun dokumen. Secara regulasi, setiap penggunaan anggaran negara wajib melekat pada subjek hukum atau badan usaha yang jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Fenomena ini juga menjalar hingga ke tingkat dinas teknis dan kecamatan untuk pengadaan skala kecil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat 17 paket anonim, mulai dari biaya natura hingga pemeliharaan kendaraan.
Di tingkat kewilayahan, Kecamatan Pasawahan dan Bungursari mencatatkan belasan paket pengadaan makan serta minum rapat yang berstatus selesai. Namun, identitas penyedia tetap tidak terverifikasi dalam laporan digital tersebut.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari otoritas terkait mengenai kendala teknis atau administratif yang menyebabkan data vendor tersebut hilang. Transparansi mengenai subjek hukum penyedia jasa sangat krusial guna menjamin akuntabilitas pengadaan.
Publik kini menantikan penjelasan dari Inspektorat maupun Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Purwakarta. Sinkronisasi data realisasi anggaran miliaran rupiah ini sangat penting guna menghindari potensi benturan kepentingan.*
Tinggalkan Balasan