Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta saat ini tidak lagi dapat dipandang semata sebagai proses administratif birokrasi.
Di balik dinamika percepatan pembahasan, tarik-menarik kepentingan, dan sejumlah kejanggalan prosedural yang muncul, terdapat dugaan yang semakin menguat bahwa kebijakan ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi operasi penindakan hukum.
Masyarakat dan publik mulai mencermati pola yang mengarah pada keprihatinan serius. Terdapat indikasi bahwa pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi sebelum revisi berpotensi untuk “diamankan” atau dilegalkan melalui perubahan aturan ini.
Selain itu, proses pembahasan yang terkesan dipaksakan, dugaan adanya konflik kepentingan dalam penentuan zonasi strategis, hingga mekanisme partisipasi publik yang dinilai belum memenuhi standar keadilan, menjadi catatan penting yang patut dipertanyakan.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka fungsi RTRW akan bergeser. Dokumen tersebut bukan lagi menjadi pedoman perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, melainkan berubah menjadi instrumen untuk melegitimasi pelanggaran yang telah terjadi.
Situasi ini secara tidak langsung membuka peluang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan kajian dan tindakan lebih mendalam. Alasannya sangat mendasar: RTRW memiliki dampak langsung terhadap perubahan nilai ekonomi lahan, arah investasi bernilai besar, serta status legalitas penggunaan tanah.
Di titik inilah, jika ditemukan penyimpangan dalam proses penyusunannya, potensi terjadinya korupsi kebijakan (policy corruption) menjadi sangat nyata dan terbuka untuk ditindaklanjuti.
Pansus DPRD, pejabat teknis di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga pihak pemodal atau investor perlu memahami satu hal mendasar: setiap keputusan yang diambil dalam penyusunan RTRW meninggalkan jejak administratif dan hukum. Setiap perubahan fungsi dan zonasi dapat ditelusuri motif dan tujuannya, serta diuji kewajarannya secara hukum.
Apabila ditemukan bukti penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau upaya untuk “menyelamatkan” pelanggaran tata ruang yang sudah ada, maka dokumen RTRW yang seharusnya menjadi produk hukum justru dapat berubah menjadi alat bukti kunci dalam proses penindakan pidana.
Hal ini menjadi semakin krusial karena jika pelanggaran sudah berhasil dilegalkan melalui Perda, penanganannya di kemudian hari akan menjadi jauh lebih kompleks dan berdampak luas bagi kepentingan masyarakat.
Intinya, jika proses revisi RTRW ini dilakukan secara bersih, transparan, dan akuntabel, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, jika di dalamnya terdapat muatan kepentingan tertentu yang tersembunyi, maka revisi ini bukan sekadar produk hukum daerah, melainkan pintu masuk bagi proses hukum yang lebih jauh.
Kabupaten Purwakarta kini berada pada persimpangan jalan. Apakah akan membangun tata ruang yang berkeadilan dan jujur, atau justru membuka babak baru skandal kebijakan yang merugikan publik?
Pilihan ada sepenuhnya di tangan para pengambil keputusan saat ini. Namun, hukum dan keadilan selalu memiliki cara untuk menyusul di kemudian hari.
Agus M. Yasin
Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik di Purwakarta.
Tinggalkan Balasan ke MT Ya Umi Batalkan balasan