Menanggapi pemberitaan yang beredar terkait dugaan pemotongan bantuan sosial, Ketua RT 10 RW.10, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme penyaluran BLT Kesra di wilayahnya. Kepada awak media, ia menegaskan bahwa tidak ada praktik pemotongan dana, melainkan adanya inisiatif solidaritas dari warga sendiri.
Menurut penuturan Oppie Shepriandy selaku Ketua RT 10, dalam proses penyaluran bantuan terdapat kondisi yang menjadi perhatian bersama. Terdapat beberapa warga yang secara sosial ekonomi dinilai layak menerima bantuan, namun belum terdaftar dalam keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga belum mendapatkan haknya.
“Kondisi ini kemudian kami bahas secara terbuka bersama warga di lingkungan kami. Kami melihat ada saudara-saudara kita yang juga membutuhkan namun belum kebagian jatah,” ujar Oppie, kepada awak media, Senin (30/3/2026).
Lebih lanjut dijelaskan, dari hasil pembahasan dan musyawarah bersama, muncul kesepakatan yang unik namun penuh makna kebersamaan. Sebagian warga yang sudah menerima bantuan dengan sukarela menyisihkan sebagian kecil dari dana yang mereka peroleh.
“Ini murni inisiatif dan kerelaan dari warga yang bersangkutan. Dilandasi semangat gotong royong dan kepedulian sosial agar bantuan tersebut bisa dirasakan manfaatnya juga oleh tetangga lain yang belum mendapatkannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, tidak ada unsur pemaksaan, arahan, ataupun tekanan dari pihak pengurus RT maupun pihak manapun. Segala proses berjalan atas dasar kesepakatan hati dan kekeluargaan.
Terhadap pemberitaan yang menyebut adanya oknum Ketua RT yang memotong bantuan, ia menilai hal tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Kami sangat menyayangkan berita yang menyudutkan kami. Informasi yang beredar bahwa ada pemotongan oleh Ketua RT adalah tidak benar. Yang terjadi adalah penyisihan secara sukarela atas dasar solidaritas,” jelasnya.
Oppie juga menyoroti proses peliputan yang dilakukan. Menurutnya, pihak media tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepadanya selaku pihak yang diberitakan sebelum berita dimuat.
“Seharusnya ada verifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu agar informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan berimbang. Tanpa konfirmasi yang jelas, ini berpotensi menimbulkan trial by media dan merusak nama baik pihak tertentu,” tambahnya.
Ia berharap masyarakat dapat melihat fakta yang sebenarnya dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Tindakan yang dilakukan warga merupakan bentuk kepedulian sosial yang patut diapresiasi, bukan tindakan yang merugikan.
“Kami berkomitmen untuk selalu bekerja secara transparan dan menjaga kepercayaan warga. Semoga situasi ini bisa segera jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut,” demikian Oppie.*
Tinggalkan Balasan