Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah makinbmenjadi sorotan tajam. Berbagai keluhan dan kritik bermunculan, bahkan program ini dinilai semakin “mencekik” dari berbagai sisi.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Repdem Purwakarta, Asep Yadi Rudiana, merespons dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026 ini.
Menurut Asep Bentar, begitu ia kerap disapa, ada sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian serius masyarakat dan kalangan pengamat ekonomi. Tidak hanya soal rasa atau tampilan, masalahnya merambah hingga ke aspek ekonomi, keamanan pangan, hingga pengelolaan anggaran yang bernilai fantastis.
Salah satu kekhawatiran utama adalah dampak ekonomi yang ditimbulkan. Skala penyerapan bahan pangan lokal seperti telur, sayur, dan daging yang sangat masif dikhawatirkan memicu inflasi dan kenaikan harga di pasar umum. Hal ini pada akhirnya justru membebani daya beli masyarakat luas yang bukan penerima manfaat program.
Selain itu, muncul kritik soal “kanibalisasi” anggaran. Dengan alokasi yang mencapai Rp335 triliun untuk tahun 2026, banyak pihak menilai pos anggaran penting lainnya, seperti sektor pendidikan, terancam terpotong atau terabaikan demi menopang program ini.
“Anggaran yang sangat besar ini seolah mencekik sektor lain yang juga membutuhkan perhatian. Padahal, pembangunan harus menyentuh semua aspek, tidak terfokus hanya pada satu program saja,” ujar Asep Bentar kepada awak media, Minggu (5/4/2026).
Selain itu, aspek keselamatan menjadi sorotan paling menyedihkan. Hingga Januari 2026, tercatat hampir 2.000 pelajar menjadi korban keracunan makanan pasca mengonsumsi menu MBG di berbagai daerah. Dugaan sementara menyebut penyebabnya berasal dari sanitasi buruk, kontaminasi bakteri, hingga penggunaan bahan yang mengandung zat berbahaya seperti nitrat.
Tak hanya soal keamanan, kualitas menu juga sering dikeluhkan. Banyak yang menilai makanan yang disajikan terkesan “ala kadarnya” dan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang dikeluarkan per porsi.
Lebih jauh, Asep Bentar juga menyoroti praktik di lapangan yang dinilai menyimpang. Muncul anggapan bahwa program ini lebih berorientasi pada keuntungan bisnis bagi oknum tertentu, bukan semata-mata untuk kesejahteraan sosial.
Fenomena lain yang meresahkan adalah laporan mengenai ketidakrataan distribusi. Ada kasus di mana siswa yang orang tuanya kritis terhadap program ini justru didiskriminasi atau tidak mendapatkan haknya, seolah menjadi bentuk hukuman.
“Ini sangat tidak adil. Program sosial seharusnya menghadirkan manfaat dan keadilan, bukan justru memunculkan masalah baru dan kesenjangan,” ujarnya.
Meski berbagai kritik dan masalah terus bermunculan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tetap melanjutkan program ini dengan target 82 juta penerima manfaat.
Pemerintah berjanji akan melakukan perbaikan sistem pengawasan dan menjamin keamanan pangan ke depannya. Namun, janji tersebut kini ditunggu buktinya oleh masyarakat agar program ini benar-benar memberikan manfaat, bukan justru menjadi beban.*
Tinggalkan Balasan