Ada kecenderungan yang berulang setiap kali tragedi terjadi: negara bergerak cepat, tapi belum tentu tepat. Satu peristiwa kekerasan di sebuah hajatan di Purwakarta seolah cukup menjadi alasan untuk melahirkan aturan baru bagi semua orang. Surat Edaran izin keramaian pun terbit, rapi, formal, dan tampak solutif di atas kertas.
Namun justru di situ letak masalahnya.
Kita seperti menyaksikan sebuah refleks. Setiap ada kejadian, jawabannya adalah regulasi. Setiap ada kekacauan, yang diatur adalah keramaian. Seolah ketertiban bisa diproduksi lewat dokumen, bukan lewat kehadiran nyata negara di ruang sosial warga.
Padahal jika ditarik lebih jujur, tragedi itu bukan lahir dari hajatan. Ia lahir dari kekerasan. Dari keberanian sekelompok orang untuk memalak, mengintimidasi, bahkan menghabisi nyawa di ruang publik yang seharusnya aman. Itu bukan persoalan izin. Itu persoalan premanisme.
Lalu mengapa yang diatur justru hajatan?
Di titik ini, kita melihat logika yang terbalik. Negara memilih jalan yang paling mudah dijangkau, mengatur warga yang patuh. Mereka yang ingin menikahkan anaknya, yang ingin mengundang tetangga, yang sekadar ingin merayakan kebahagiaan, kini harus berhadapan dengan prosedur yang lebih panjang. Lebih banyak syarat, lebih banyak koordinasi, lebih banyak kehati-hatian.
Sementara itu, mereka yang menjadi sumber masalah tidak serta-merta hilang hanya karena ada surat edaran.
Kebijakan semacam ini memberi kesan tegas, tapi sering kali hanya menyentuh permukaan. Ia menenangkan kegelisahan publik dalam jangka pendek, namun tidak membongkar akar persoalan. Kita seperti menambal retakan dinding tanpa pernah memeriksa fondasinya.
Yang lebih mengkhawatirkan, cara berpikir seperti ini bisa menjadi pola. Hari ini hajatan diatur lebih ketat karena satu tragedi. Besok, bisa jadi aktivitas lain ikut dibatasi dengan alasan serupa. Sedikit demi sedikit, ruang sosial warga menyempit, bukan karena mereka bermasalah, tetapi karena negara memilih pendekatan yang seragam untuk persoalan yang seharusnya spesifik.
Ada juga persoalan yang lebih sunyi, tapi penting, soal tanggung jawab. Ketika warga diminta memastikan keamanan acaranya sendiri lewat prosedur administratif, negara sedang secara halus menggeser beban itu ke masyarakat. Seolah keselamatan bukan lagi kewajiban utama aparat, melainkan sesuatu yang harus diurus oleh individu.
Di sini, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya yang sedang diatur, dan siapa yang seharusnya ditindak.
Tragedi memang membutuhkan respons. Tidak ada yang menyangkal itu. Tapi respons yang baik bukan sekadar cepat, ia harus tepat sasaran. Jika masalahnya adalah kekerasan, maka jawabannya adalah penegakan hukum yang kuat, kehadiran aparat yang nyata, dan pencegahan yang sistematis. Bukan sekadar memperketat izin bagi mereka yang tidak pernah berniat melanggar.
Karena pada akhirnya, kebijakan publik bukan hanya soal terlihat bekerja, tetapi benar-benar menyelesaikan masalah. Jika tidak, kita hanya akan terus mengulang siklus yang sama, satu tragedi melahirkan banyak aturan, tanpa pernah benar-benar menyentuh akar persoalannya. (Tim Redaksi)
Tinggalkan Balasan