Langkah progresif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyederhanakan birokrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan mulai membuahkan hasil signifikan. Terhitung sejak Selasa (7/4/2026), antusiasme warga untuk menunaikan kewajiban pajaknya dilaporkan mengalami lonjakan tajam atau meledak.
Fenomena ini terjadi menyusul pemberlakuan kebijakan baru sejak Senin kemarin, yang memungkinkan wajib pajak membayar PKB tanpa perlu melampirkan KTP asli pemilik pertama—sebuah kendala administratif yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada warga yang menunjukkan semangat tinggi dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah. Menurutnya, ketaatan membayar pajak bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan energi utama bagi pemerintah untuk melakukan percepatan perbaikan infrastruktur publik di seluruh pelosok Jawa Barat.
“Pajak kendaraan bermotor di Jabar meledak. Ini merupakan spirit warga Jawa Barat yang memang ingin bayar PKB. Pajak ini harus melahirkan jalan-jalan yang mulus, drainase yang terurus, hingga trotoar yang bagus,” ujar Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan di Bandung, Selasa (7/4/2026).
Kesuksesan kebijakan ini juga diklaim sebagai buah dari sinergi lintas sektoral yang harmonis antara Pemprov Jabar dengan institusi kepolisian, baik Polda Jawa Barat maupun Polda Metro Jaya.
Sinergi ini dinilai krusial mengingat wilayah administratif Jawa Barat mencakup daerah penyangga ibu kota seperti Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi yang berada di bawah naungan hukum Polda Metro Jaya.
Dedi menyebut dukungan dari jajaran Ditlantas kedua Polda tersebut sebagai anugerah yang memungkinkan optimalisasi pendapatan daerah demi kepentingan masyarakat luas.
“Dukungan dari kepolisian adalah anugerah bagi Pemprov Jabar, untuk terus menggenjot pendapatan daerah yang bersumber dari PKB untuk kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Selain kemudahan membayar pajak tahunan, Gubernur Dedi Mulyadi juga meluncurkan gerakan literasi administrasi dengan mengajak warga melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Ia menekankan bahwa kepemilikan kendaraan atas nama sendiri bukan hanya soal ketertiban data, melainkan juga menyangkut kebanggaan dan identitas diri bagi pemilik kendaraan.
“Saran nih bagi semua, lebih baik motor atau mobilnya dibalik nama. Kenapa? Karena menggunakan kendaraan atas nama sendiri itu jauh lebih gagah dibanding atas nama orang lain. Yuk kita balik nama, agar kita punya nama di (surat kendaraan) mobil dan di motor kita,” pungkasnya dengan nada persuasif.
Transformasi layanan Samsat di Jawa Barat melalui kebijakan yang lebih humanis dan aplikasi pendukung seperti “Curhat Samsat Jabar” diharapkan terus menjaga momentum positif ini.
Dengan birokrasi yang semakin ringkas, Pemprov Jabar optimistis target pendapatan daerah dari sektor otomotif tahun 2026 dapat tercapai lebih awal, yang pada akhirnya akan dikonversi menjadi kualitas fasilitas publik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.*
Tinggalkan Balasan